Jadi maunya apa ?

The great question that has never been answered,
and which I have not yet been able to answer,
despite my thirty years of research into the feminine soul, is
“What does a woman want?” –Freud

Buat Freud, apa yang dimaui wanita tidak bisa terjawab setelah 30 tahun. Kalau melihat 3 bulan belakangan ini rasanya sama sulitnya mencoba memahami apa yang dimaui wakil rakyat seputar masalah kepemimpinan KPK. Karena yang paling banyak bicara masalah ini adalah ketuanya, bapak Trimedya Panjaitan, pernyataan beliaulah yang paling banyak saya kutip disini.

Track record bapak anggota dewan yang terhormat ini sangat meyakinkan, kalau tidak salah mantan aktivis Pijar. Sehingga saya tidak berani menyanggah atau mengkritik pernyataan-pernyataan beliau.  Ternyata setelah bertemu beberapa pernyataan beliau saya malah kebingungan sendiri.

Entah yang mana yang benar, barangkali tergantung mood bapak anggota Dewan yang Terhormat saja. Kadang-kadang KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, kadang-kadang wewenangnya harusnya dibatasi dan sejajar dengan lembaga lainnya. Kadang-kadang bolehlah KPK dengan dua pimpinan menjabat dan menjalankan tugas, tunggu kalau nanti sudah 3 tersangka baru dikeluarkan perpu, kadang kadang bilang ah mereka tidak mungkin berjalan secara optimal.

Jangan lupakan para Cakil Rakyat

Sejak Presiden berencana mengeluarkan PERPU, belakangan ini masyarakat sibuk  mengingatkan dan mengkritisi beliau.  Di Politikana Mas yusro sudah meminta pak SBY untuk  menyelamatkan Polri. Bung Ajo meminta beliau untuk mengeluarkan SP3 bukannya PERPU. 

Menurut saya riskan jika kita meletakkan semua beban harapan pada beliau. Seandainya beliau mengambil semua tindakan yang dianggap perlu, dan terbiasa melintas batas pemisahan kekuasaan, apa nanti ndak keenakan dan keterusan ? Jangan sampai terulang lagi kebiasaan almarhum Raja Republik Indonesia yang memerintah 30 tahun dulu

Barangkali sebaiknya kita juga tidak melupakan para wakil rakyat. Merekalah sebenarnya yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi aparat negara. Komisi III DPR harusnya mengawasi dan memberikan masukan kepada Polri seandainya mereka melakukan tindakan yang tidak berdasar dan melanggar rasa keadilan.  Sudahkan mereka mewakili suara rakyat ?

Silahkan anda menilai sendiri, saya bantu dengan kliping komentar-komentar para cakil rakyat seputar masalah ini, sebelum pernyataan mereka hilang ditelan hingar bingar PERPU.