Perbaikan CPI

Indeks persepsi korupsi Indonesia (corruption perception index) berubah dari 2.8 ke 3.0. Lumayan, paling tidak membaik. Yang penting hari ini tidak lebih buruk dari kemarin.

Tapi ini artinya apa ? Iseng mencoba memahami angka ini, saya nyasar ke metodologi yang digunakan untuk menentukan nilai CPI ini. Ada banyak faktor yang digunakan, tapi salah satu cara mendapatkan angka tersebut adalah dengan mengukur response para pakar di negara yang bersangkutan terhadap pertanyaan berikut:

To what extent are there legal or political penalties for officeholders who abuse their positions? 

  • [10-9] As a rule, corrupt officeholders are prosecuted rigorously under established laws.
  • [8-6] As a rule, corrupt officeholders are prosecuted under established laws but also slip through political, legal or procedural loopholes.
  • [5-3] Corrupt officeholders are not prosecuted adequately under the law but occasionally attract adverse publicity.
  • [2-1] Officeholders can exploit their offices for private gain as they see fit without fear of legal  consequences or adverse publicity.

To what extent can the government successfully contain corruption?

  • [10-9] All integrity mechanisms are reasonably effective. They are actively supported by the government.
  • [8-6] Most integrity mechanisms are functioning, albeit partly with limited effectiveness. The government provides almost all integrity mechanisms.
  • [5-3] Some integrity mechanisms are implemented. Often, they remain ineffective; their operation is impeded by private interests. The government’s motivation and capacity to implement reforms is mixed.
  • [2-1] Portions of the state are controlled by private interest groups; reform is impeded by private interests, rendering most integrity mechanisms nonexistent or ineffective

Perubahan dari 2.8 ke 3 ini berarti di Indonesia terjadi hal berikut.

Dari pertanyaan pertama, tentang seberapa jauh adanya konsekuensi politis dan legal terhadap para koruptor. Tahun lalu para koruptor masih berani melakukan korupsi seenak udelnya tanpa takut konsekuensi dan publikasi, sekarang, walaupun mereka masih belum dihukum secara layak, tapi sudah mulai banyak publikasi negatif tentang kelakuan mereka.

Dari pertanyaan ke dua, mestinya ada perbaikan dari sisi pemerintah tidak lagi terlalu banyak dipengaruhi kepentingan individual/privat. Sudah mulai ada integritas, tapi masih setengah-setengah.

Jadi kalau dilihat publikasi negatif bahwa ternyata masih banyak koruptor seperti Gayus, ada 1800 ekor lagi binatang macam dia yang harus ditangkap ? Ya wajar saja, menurut CPI sekarang yang 3, publikasi seperti ini akan makin sering, dan binatang-binatang itu akan makin terpojok.

Semoga mereka makin langka dan akhirnya punah.

Advertisements
Perbaikan CPI

Pelecehan yang Layak

90% kunjungan anggota DPR ke luar negeri tidak bermanfaat. 

Ini bukanlah rahasia negara, ini hanya fakta yang sudah diketahui masyarakat umum. Sudah berkali-kali PPI di Eropa menolak kunjungan DPR di musim panas saat lembaga negara Eropa sedang reses. Dari 143 kunjungan ke luar negeri hanya ada 3 laporan kunjungan yang dibuat,

Kalau laporan saja tidak ada, jangan harap ada hasil yang nyata. Kalau dibuat prosentase hanya 3% yang bermanfaat karena paling tidak menghasilkan laporan; sementara yang 97% sisanya tidak ada gunanya. Ketika fakta ini diungkapkan kembali secara terang-terangan oleh dubes Swiss Djoko Susilo, timbul masalah.

Bang Djuki, menganggap bahwa Djoko yang “jauh di bawah levelnya, dan ngga tahu persis DPR kerja DPR apa saja” (tapi lebih tahu DPR jalan-jalan ke mana saja), perlu ditindak karena sudah dianggap melecehkan DPR.

Priyo Budi Santoso, langsung terbuka matanya bahwa kedutaan besar Indonesia di luar negeri tidak “berbunyi” sehingga dianggap tidak bermanfaat.  Bahkan ada ancaman, kalau duta besar lain di Eropa sependapat dengan Djoko Susilo DPR akan mengkaji seluruh duta besar tersebut.

Menurut saya masalahnya bukanlah karena fakta yang diungkapkan Djoko Susilo ini tidak akurat. Tapi masalah utamanya adalah karena objek yang dikritik, seperti kata almarhum Gus Dur, masih belum bisa bersikap lebih dewasa dari anak-anak TK.

Anak-anak TK, sudah mulai menyadari bahwa mereka tidak selalu benar. Bahwa ketika mereka dikritik dan diberitahu tentang kesalahannya, mereka lebih baik mencoba memperbaiki diri daripada mengancam balik, melepas tantrum dan murka mengancam semua yang mengritik mereka.

Bagaimana tidak seperti anak TK, diingatkan bahwa studi banding DPR sebagian besar tidak ada gunanya dan hanya merupakan pemborosan, malah mengancam balik dubes-dubes di Eropa. Runyam kalau begini terus, kira-kira kapan ya bisa punya anggota DPR yang lebih baik dari segerombolan anak TK ?

Pelecehan yang Layak

Bongkar ?

Interview dari Al Jazeera berikut ini mengatakan bahwa ada upaya untuk membongkar SBY dengan memanfaatkan Islam garis keras. Bukti dari upaya ini diperoleh dari pernyataan pimpinan Gerakan Reformasi Islam, dan pengakuan dari beberapa Jenderal. Para jendral sudah muak dengan kebohongan-kebohongan katanya, SBY terlalu lemah, dan reformis.  Sudah mencoba melalui jalan korupsi, tapi gagal, sekarang menuntut lewat Ahmadiyah.

Para jendral bilang Ahmadiyah harus dibubarkan kalau tidak nanti SBY kita turunkan. Ada situs yang menggambarkan susunan kabinet yang akan diajukan, dimana di dalam rancangan kabinet ini ada jendral TS yang memang sudah terkenal ambisius. Semua sepertinya klop dan bisa dimengerti, fakta yang ada saling mendukung untuk kesimpulan adanya usaha untuk mendongkel SBY.

Entah kenapa saya merasa ada yang tidak pas dengan rangkaian kejadian ini. Kenapa ? Coba saya deskripsikan kembali inti dari apa yang saya tangkap dari interview tadi:

1. Ada sekelompok Jendral-Jendral (JJ) yang ingin menjatuhkan SBY.
2. JJ menghubungi dan mendukung Islam Garis Keras (IGK).
3. IGK menuntut Ahmadiyah dibubarkan.
4. SBY tidak ingin Ahmadiyah dibubarkan.
5. SBY bertentangan dengan IGK (3,4) dengan demikian juga dengan JJ.
6. JJ akan menggunakan pertentangan 5 ini untuk menurunkan SBY.

Kenapa ada yang rasanya belum klop. Sebenarnya mulai dari point 1 sampai dengan point 5 masih tidak ada masalah. Faktanya ada, dan Al Jazeera sudah menurunkan bukti-bukti yang mendukung. Tapi sampai ke point 6, mulai terasa agak ajaib. Menurunkan SBY karena SBY tidak mau membubarkan Ahmadiyah ? Yang bener aje.

Ada prasayarat yang sulit dipenuhi, revolusi untuk menurunkan rezim yang berkuasa butuh dukungan rakyat banyak. Rakyat banyak baru akan bisa mendukung kalau semua sepakat bahwa rezim yg ada sudah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal ini bisa berupa korupsi yang nyata terbukti atau penyalah gunaan jabatan yang keliwatan, atau mungkin hal lain yang nyata-nyata salah secara mendasar.

Tapi apakah alasan melindungi Ahmadiyah merupakan kesalahan yang cukup fatal? Benarkah ini kesalahan yang akan mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia ?

Setelah pembantaian di Cikeusik, setelah keresahan masyarakat akan bom buku, siapa yang akan didukung oleh masyarakat :

A. Jendral dan garis keras yang mendukung pembantaian dan sepakat dengan pengirim bom ?
B. Atau pihak yang melindungi komunitas yang terbantai, dan partai yang anggotanya menjadi target bom buku ?

Menurut saya jawabannya B.

Ketika dunia internasional semakin memojokkan Islam, ketika masyarakat Indonesia muak dengan kekerasan yang terjadi di Cikeusik, ketika warga ibukota resah dengan ancaman bom buku,  memulai suatu revolusi dengan memihak kepada Islam garis keras yang diduga menjadi sumber keresahan bukanlah tindakan yang bisa diterima akal sehat. Jadi bagaimana saya harus memahami ini semua ?

Entahlah, barangkali para jendral itu tidak serius akan melakukan revolusi. Bukannya mendongkel, mereka mungkin akhirnya hanya akan membuat SBY dan partai Demokrat yang anggotanya terancam bom menjadi lebih populer.

Bongkar ?

Permen Ajaib ?

Saya sedang penasaran dengan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi. Sebenarnya isinya seperti apa ?

Mengingat UU KPK dan undang-undang lain yang lebih tinggi tidak merinci secara detail teknis penyadapan, Permen inilah yang menjadi landasan hukum KPK dalam melakukan penyadapan selama beberapa tahun belakangan ini.

Barangkali ada yang bisa membantu memberikan naskah lengkapnya ? Google sana sini dan mencari-cari di situs Hukum Online belum membuahkan hasil. Lucunya ternyata dua tahun lalu Hukum Online juga berusaha mengusut keberadaan Permen ini tanpa hasil.

Sayang, hingga berita ini diturunkan Permenkominfo yang dimaksud tanpa alasan yang jelas sulit diperoleh. Penelusuran hukumonline baik melalui situs resmi KPK dan Depkominfo maupun melalui kantor resmi kedua instansi memperoleh hasil nihil.

Ini saya ketahui setelah melihat lihat cache (untung ada google) artikel di sana dan menemukan beberapa artikel menarik :

  1. Cache: KPK: Penyadapan Atas Permintaan Antasari Sesuai SOP
  2. Cache: Penyadapan KPK Berjalan Tanpa Komite Oversight
  3. Depkominfo Awasi Penyadapan KPK

Beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari artikel-artikel menarik di atas :

  • Bahwa penyadapan bisa dilakukan cukup dengan sms ancaman. Misalnya sms dari almarhum Nasrudin untuk Antasari. Tidak harus terkait langsung dengan kepentingan penyidikan/penyelidikan masalah korupsi, yang penting disetujui oleh pimpinan KPK [1].
  • Bahwa ternyata Oversight Commitee penyadapan ini bukan hal baru, saya pikir ini karang-karangannya @tifatulsembarang saja. Ternyata tim khusus pengawasan penyadapan ini sudah diusulkan sejak 2006, tapi tidak juga dibentuk. Masih bingung mendefinisikan Lawful Interception, katanya. entah bagaimana nasibnya sekarang. [2]
  • Usulan PP untuk mengatur penyadapan juga bukan ide baru, tapi pernah dilontarkan tahun 2007 oleh Sofyan Jalil  (bagian akhir [3]).
  • Bahwa ketika KPK menggunakan Permen yang kalau tidak salah tingkatnya lebih rendah dari PP, polemik dan penolakan yang terjadi tidak sekeras seperti terhadap RPP yang akan diajukan Menkominfo [1].  

Saya tidak sedang mempertanyakan Mahkamah Konstitusi yang menilai RPP Menkominfo inkonstitusional. Apalagi menyanggah Bung Ajo yang mempunyai alasan kuat untuk menolak usulan RPP.

Saya manut percaya, bahwa  memang RPP ini melanggar struktur perundangan dan inkonstitusional. Jadi biarkan saja KPK menggunakan Permen yang buat saya masih tidak jelas keberadaannya ini.

Apa saya sedang bersimpati dengan para koruptor dan ingin ikut memperlemah KPK ? Tidak. Jangan sampai kinerja KPK terhambat gara-gara RPP ini. Harapan saya semoga ada middle ground yang akhirnya akan bisa ditemukan.

Bagian yang jelas-jelas menghambat kinerja KPK memang perlu ditolak. Seperti keperluan persetujuan dari pengadilan negeri yang ada di pasal  3 c,d RPP itu.

Bagian lain yang memperjelas teknis penyadapan, misalnya memberikan batasan jangka waktu penyadapan. Atau kewajiban menjaga kerahasiaan informasi seandainya yang disadap tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurut saya teknis pengaturan masalah ini tetap diperlukan. Saya tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk menolak bagian-bagian tersebut.

Apalagi mengingat selama ini semua itu dijalankan berdasarkan Permen ajaib yang tidak jelas keberadaannya. Kecuali ada yang bisa membantu memberitahu dokumennya seperti apa ?

Permen Ajaib ?

Akal-akalan aturan penyadapan

Kontroversi aturan penyadapan Cicak ini terlupakan sejenak, tertutup hingar bingar Cicak versus Buaya yang berakhir dengan anti klimaks. Berakhir dengan Tancep Kayon, kata Putu Setia, layar drama ditutup, penonton dipersilahkan bubar dan membuat kesimpulan masing-masing. Drama politik nasional  kembali ke adegan yang dulu belum rampung dipentaskan, geger Bank Century.

Minggu lalu, saya sekilas diingatkan kembali tentang aturan ini saat membaca berita di Tempo bahwa Menkominfo berupaya untuk menguasai wewenang penyadapan. Eh itu katanya Tempo lho ya di kalimat pertama artikel tersebut. Pak Mentrinya sendiri kalau ditanya paling bilang sedang menyiapkan peraturan pemerintah mengenai prosedur penyadapan. Peraturan pemerintah ini nanti merujuk kepada UU No. 11 2008, alias UU ITE.

Mengikuti model di Australia dan Korea Selatan dimana penyadapan dilakukan oleh mentri komunikasi, maka maunya pak Mentri, penyadapan informasi mesti berkoordinasi dengan departemen komunikasi setelah mendapat perintah pengadilan. Keinginan untuk menguasai dan mengendalikan wewenang penyadapan ini kemudian diduga sebagai bagian dari langkah sistematis untuk melemahkan KPK. Sejalan dengan usaha parlemen yang berusaha membatasi kewenangan KPK saat menyusun UU Tipikor beberapa waktu lalu.

Apa iya ini merupakan usaha pelemahan wewenang KPK ? Bisa jadi. Bisa juga tidak, karena menurut saya sebenarnya wewenang penyadapan KPK pun tidak terlalu kuat. Ada celah bentuk komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari penyadapan cicak. Satu titik di mana UU KPK tidak memberikan wewenang sepenuhnya pada KPK untuk melakukan penyadapan. Celah yang mana yang saya maksud ?

Continue reading “Akal-akalan aturan penyadapan”

Akal-akalan aturan penyadapan

Iseng, barangkali mau pindah :)

Iseng saja, mungkin saya mau pindah ke Wongiseng.co.cc yang menggunakan hosting gratisan dari 000a.biz. Masih belum yakin sepenuhnya akan pindah ke sana, tapi sekarang sedang mencoba belajar mengurus domain sendiri, install wp sendiri dan memaintain plugin di sana.

Iseng-iseng yang beresiko karena sewaktu-waktu hosting gratisan itu bisa hilang begitu saja di telan bumi 😀 Kalau sampai itu terjadi, kira-kira ya paling saya fall back, kembali ke sini. Di sini lebih terjamin, semua sudah di sediakan dan lebih aman. Di sana bebas mau ngapain aja, termasuk mesti bebas dengan rajin membuat backup sendiri mysql dan files yang sudah di upload di sana, karena tidak ada jaminan hosting itu akan hidup terus. Tapi namanya juga iseng, harap maklum.

Barangkali kalau ada yang mau memberi masukan sebaiknya bagaimana, I am listening. Saya masih mikir antara total gratisan seperti di atas, setengah gratisan di sini (upgrade beli domain tapi hosting tetep gratis di sini jadi seperti Unspun, atau setengah gratisan di sana (hosting tetep gratis, tapi nyari domain sendiri bukan di Co.CC, toh di sana taun depan harus bayar, atau kemungkinan ke empat, hosting dan domain yang beneran bayar sendiri.

Cuman namanya iseng agak mikir dua kali kalau mesti serius. Kalau domain dan hosting saya bayar sendiri, apa ya masih bisa di bilang iseng ? he..he..he.. Saya sudah nggeremeng kepanjangan di sana, jadi sepertinya tidak perlu di tulis lagi di sini :).

Ya wis itu saja, update singkat (seolah-olah blog ini ada yang baca). Sekaligus penjelasan kenapa berapa lama ini males posting, karena waktu luang yang ada jadi kepake untuk mensetup blog gratisan beresiko tapi bebas itu 😛

Iseng, barangkali mau pindah :)