Perbaikan CPI

Indeks persepsi korupsi Indonesia (corruption perception index) berubah dari 2.8 ke 3.0. Lumayan, paling tidak membaik. Yang penting hari ini tidak lebih buruk dari kemarin.

Tapi ini artinya apa ? Iseng mencoba memahami angka ini, saya nyasar ke metodologi yang digunakan untuk menentukan nilai CPI ini. Ada banyak faktor yang digunakan, tapi salah satu cara mendapatkan angka tersebut adalah dengan mengukur response para pakar di negara yang bersangkutan terhadap pertanyaan berikut:

To what extent are there legal or political penalties for officeholders who abuse their positions? 

  • [10-9] As a rule, corrupt officeholders are prosecuted rigorously under established laws.
  • [8-6] As a rule, corrupt officeholders are prosecuted under established laws but also slip through political, legal or procedural loopholes.
  • [5-3] Corrupt officeholders are not prosecuted adequately under the law but occasionally attract adverse publicity.
  • [2-1] Officeholders can exploit their offices for private gain as they see fit without fear of legal  consequences or adverse publicity.

To what extent can the government successfully contain corruption?

  • [10-9] All integrity mechanisms are reasonably effective. They are actively supported by the government.
  • [8-6] Most integrity mechanisms are functioning, albeit partly with limited effectiveness. The government provides almost all integrity mechanisms.
  • [5-3] Some integrity mechanisms are implemented. Often, they remain ineffective; their operation is impeded by private interests. The government’s motivation and capacity to implement reforms is mixed.
  • [2-1] Portions of the state are controlled by private interest groups; reform is impeded by private interests, rendering most integrity mechanisms nonexistent or ineffective

Perubahan dari 2.8 ke 3 ini berarti di Indonesia terjadi hal berikut.

Dari pertanyaan pertama, tentang seberapa jauh adanya konsekuensi politis dan legal terhadap para koruptor. Tahun lalu para koruptor masih berani melakukan korupsi seenak udelnya tanpa takut konsekuensi dan publikasi, sekarang, walaupun mereka masih belum dihukum secara layak, tapi sudah mulai banyak publikasi negatif tentang kelakuan mereka.

Dari pertanyaan ke dua, mestinya ada perbaikan dari sisi pemerintah tidak lagi terlalu banyak dipengaruhi kepentingan individual/privat. Sudah mulai ada integritas, tapi masih setengah-setengah.

Jadi kalau dilihat publikasi negatif bahwa ternyata masih banyak koruptor seperti Gayus, ada 1800 ekor lagi binatang macam dia yang harus ditangkap ? Ya wajar saja, menurut CPI sekarang yang 3, publikasi seperti ini akan makin sering, dan binatang-binatang itu akan makin terpojok.

Semoga mereka makin langka dan akhirnya punah.

Perbaikan CPI

Pelecehan yang Layak

90% kunjungan anggota DPR ke luar negeri tidak bermanfaat. 

Ini bukanlah rahasia negara, ini hanya fakta yang sudah diketahui masyarakat umum. Sudah berkali-kali PPI di Eropa menolak kunjungan DPR di musim panas saat lembaga negara Eropa sedang reses. Dari 143 kunjungan ke luar negeri hanya ada 3 laporan kunjungan yang dibuat,

Kalau laporan saja tidak ada, jangan harap ada hasil yang nyata. Kalau dibuat prosentase hanya 3% yang bermanfaat karena paling tidak menghasilkan laporan; sementara yang 97% sisanya tidak ada gunanya. Ketika fakta ini diungkapkan kembali secara terang-terangan oleh dubes Swiss Djoko Susilo, timbul masalah.

Bang Djuki, menganggap bahwa Djoko yang “jauh di bawah levelnya, dan ngga tahu persis DPR kerja DPR apa saja” (tapi lebih tahu DPR jalan-jalan ke mana saja), perlu ditindak karena sudah dianggap melecehkan DPR.

Priyo Budi Santoso, langsung terbuka matanya bahwa kedutaan besar Indonesia di luar negeri tidak “berbunyi” sehingga dianggap tidak bermanfaat.  Bahkan ada ancaman, kalau duta besar lain di Eropa sependapat dengan Djoko Susilo DPR akan mengkaji seluruh duta besar tersebut.

Menurut saya masalahnya bukanlah karena fakta yang diungkapkan Djoko Susilo ini tidak akurat. Tapi masalah utamanya adalah karena objek yang dikritik, seperti kata almarhum Gus Dur, masih belum bisa bersikap lebih dewasa dari anak-anak TK.

Anak-anak TK, sudah mulai menyadari bahwa mereka tidak selalu benar. Bahwa ketika mereka dikritik dan diberitahu tentang kesalahannya, mereka lebih baik mencoba memperbaiki diri daripada mengancam balik, melepas tantrum dan murka mengancam semua yang mengritik mereka.

Bagaimana tidak seperti anak TK, diingatkan bahwa studi banding DPR sebagian besar tidak ada gunanya dan hanya merupakan pemborosan, malah mengancam balik dubes-dubes di Eropa. Runyam kalau begini terus, kira-kira kapan ya bisa punya anggota DPR yang lebih baik dari segerombolan anak TK ?

Pelecehan yang Layak

Bongkar ?

Interview dari Al Jazeera berikut ini mengatakan bahwa ada upaya untuk membongkar SBY dengan memanfaatkan Islam garis keras. Bukti dari upaya ini diperoleh dari pernyataan pimpinan Gerakan Reformasi Islam, dan pengakuan dari beberapa Jenderal. Para jendral sudah muak dengan kebohongan-kebohongan katanya, SBY terlalu lemah, dan reformis.  Sudah mencoba melalui jalan korupsi, tapi gagal, sekarang menuntut lewat Ahmadiyah.

Para jendral bilang Ahmadiyah harus dibubarkan kalau tidak nanti SBY kita turunkan. Ada situs yang menggambarkan susunan kabinet yang akan diajukan, dimana di dalam rancangan kabinet ini ada jendral TS yang memang sudah terkenal ambisius. Semua sepertinya klop dan bisa dimengerti, fakta yang ada saling mendukung untuk kesimpulan adanya usaha untuk mendongkel SBY.

Entah kenapa saya merasa ada yang tidak pas dengan rangkaian kejadian ini. Kenapa ? Coba saya deskripsikan kembali inti dari apa yang saya tangkap dari interview tadi:

1. Ada sekelompok Jendral-Jendral (JJ) yang ingin menjatuhkan SBY.
2. JJ menghubungi dan mendukung Islam Garis Keras (IGK).
3. IGK menuntut Ahmadiyah dibubarkan.
4. SBY tidak ingin Ahmadiyah dibubarkan.
5. SBY bertentangan dengan IGK (3,4) dengan demikian juga dengan JJ.
6. JJ akan menggunakan pertentangan 5 ini untuk menurunkan SBY.

Kenapa ada yang rasanya belum klop. Sebenarnya mulai dari point 1 sampai dengan point 5 masih tidak ada masalah. Faktanya ada, dan Al Jazeera sudah menurunkan bukti-bukti yang mendukung. Tapi sampai ke point 6, mulai terasa agak ajaib. Menurunkan SBY karena SBY tidak mau membubarkan Ahmadiyah ? Yang bener aje.

Ada prasayarat yang sulit dipenuhi, revolusi untuk menurunkan rezim yang berkuasa butuh dukungan rakyat banyak. Rakyat banyak baru akan bisa mendukung kalau semua sepakat bahwa rezim yg ada sudah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal ini bisa berupa korupsi yang nyata terbukti atau penyalah gunaan jabatan yang keliwatan, atau mungkin hal lain yang nyata-nyata salah secara mendasar.

Tapi apakah alasan melindungi Ahmadiyah merupakan kesalahan yang cukup fatal? Benarkah ini kesalahan yang akan mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia ?

Setelah pembantaian di Cikeusik, setelah keresahan masyarakat akan bom buku, siapa yang akan didukung oleh masyarakat :

A. Jendral dan garis keras yang mendukung pembantaian dan sepakat dengan pengirim bom ?
B. Atau pihak yang melindungi komunitas yang terbantai, dan partai yang anggotanya menjadi target bom buku ?

Menurut saya jawabannya B.

Ketika dunia internasional semakin memojokkan Islam, ketika masyarakat Indonesia muak dengan kekerasan yang terjadi di Cikeusik, ketika warga ibukota resah dengan ancaman bom buku,  memulai suatu revolusi dengan memihak kepada Islam garis keras yang diduga menjadi sumber keresahan bukanlah tindakan yang bisa diterima akal sehat. Jadi bagaimana saya harus memahami ini semua ?

Entahlah, barangkali para jendral itu tidak serius akan melakukan revolusi. Bukannya mendongkel, mereka mungkin akhirnya hanya akan membuat SBY dan partai Demokrat yang anggotanya terancam bom menjadi lebih populer.

Bongkar ?

Permen Ajaib ?

Saya sedang penasaran dengan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi. Sebenarnya isinya seperti apa ?

Mengingat UU KPK dan undang-undang lain yang lebih tinggi tidak merinci secara detail teknis penyadapan, Permen inilah yang menjadi landasan hukum KPK dalam melakukan penyadapan selama beberapa tahun belakangan ini.

Barangkali ada yang bisa membantu memberikan naskah lengkapnya ? Google sana sini dan mencari-cari di situs Hukum Online belum membuahkan hasil. Lucunya ternyata dua tahun lalu Hukum Online juga berusaha mengusut keberadaan Permen ini tanpa hasil.

Sayang, hingga berita ini diturunkan Permenkominfo yang dimaksud tanpa alasan yang jelas sulit diperoleh. Penelusuran hukumonline baik melalui situs resmi KPK dan Depkominfo maupun melalui kantor resmi kedua instansi memperoleh hasil nihil.

Ini saya ketahui setelah melihat lihat cache (untung ada google) artikel di sana dan menemukan beberapa artikel menarik :

  1. Cache: KPK: Penyadapan Atas Permintaan Antasari Sesuai SOP
  2. Cache: Penyadapan KPK Berjalan Tanpa Komite Oversight
  3. Depkominfo Awasi Penyadapan KPK

Beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari artikel-artikel menarik di atas :

  • Bahwa penyadapan bisa dilakukan cukup dengan sms ancaman. Misalnya sms dari almarhum Nasrudin untuk Antasari. Tidak harus terkait langsung dengan kepentingan penyidikan/penyelidikan masalah korupsi, yang penting disetujui oleh pimpinan KPK [1].
  • Bahwa ternyata Oversight Commitee penyadapan ini bukan hal baru, saya pikir ini karang-karangannya @tifatulsembarang saja. Ternyata tim khusus pengawasan penyadapan ini sudah diusulkan sejak 2006, tapi tidak juga dibentuk. Masih bingung mendefinisikan Lawful Interception, katanya. entah bagaimana nasibnya sekarang. [2]
  • Usulan PP untuk mengatur penyadapan juga bukan ide baru, tapi pernah dilontarkan tahun 2007 oleh Sofyan Jalil  (bagian akhir [3]).
  • Bahwa ketika KPK menggunakan Permen yang kalau tidak salah tingkatnya lebih rendah dari PP, polemik dan penolakan yang terjadi tidak sekeras seperti terhadap RPP yang akan diajukan Menkominfo [1].  

Saya tidak sedang mempertanyakan Mahkamah Konstitusi yang menilai RPP Menkominfo inkonstitusional. Apalagi menyanggah Bung Ajo yang mempunyai alasan kuat untuk menolak usulan RPP.

Saya manut percaya, bahwa  memang RPP ini melanggar struktur perundangan dan inkonstitusional. Jadi biarkan saja KPK menggunakan Permen yang buat saya masih tidak jelas keberadaannya ini.

Apa saya sedang bersimpati dengan para koruptor dan ingin ikut memperlemah KPK ? Tidak. Jangan sampai kinerja KPK terhambat gara-gara RPP ini. Harapan saya semoga ada middle ground yang akhirnya akan bisa ditemukan.

Bagian yang jelas-jelas menghambat kinerja KPK memang perlu ditolak. Seperti keperluan persetujuan dari pengadilan negeri yang ada di pasal  3 c,d RPP itu.

Bagian lain yang memperjelas teknis penyadapan, misalnya memberikan batasan jangka waktu penyadapan. Atau kewajiban menjaga kerahasiaan informasi seandainya yang disadap tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurut saya teknis pengaturan masalah ini tetap diperlukan. Saya tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk menolak bagian-bagian tersebut.

Apalagi mengingat selama ini semua itu dijalankan berdasarkan Permen ajaib yang tidak jelas keberadaannya. Kecuali ada yang bisa membantu memberitahu dokumennya seperti apa ?

Permen Ajaib ?

Akal-akalan aturan penyadapan

Kontroversi aturan penyadapan Cicak ini terlupakan sejenak, tertutup hingar bingar Cicak versus Buaya yang berakhir dengan anti klimaks. Berakhir dengan Tancep Kayon, kata Putu Setia, layar drama ditutup, penonton dipersilahkan bubar dan membuat kesimpulan masing-masing. Drama politik nasional  kembali ke adegan yang dulu belum rampung dipentaskan, geger Bank Century.

Minggu lalu, saya sekilas diingatkan kembali tentang aturan ini saat membaca berita di Tempo bahwa Menkominfo berupaya untuk menguasai wewenang penyadapan. Eh itu katanya Tempo lho ya di kalimat pertama artikel tersebut. Pak Mentrinya sendiri kalau ditanya paling bilang sedang menyiapkan peraturan pemerintah mengenai prosedur penyadapan. Peraturan pemerintah ini nanti merujuk kepada UU No. 11 2008, alias UU ITE.

Mengikuti model di Australia dan Korea Selatan dimana penyadapan dilakukan oleh mentri komunikasi, maka maunya pak Mentri, penyadapan informasi mesti berkoordinasi dengan departemen komunikasi setelah mendapat perintah pengadilan. Keinginan untuk menguasai dan mengendalikan wewenang penyadapan ini kemudian diduga sebagai bagian dari langkah sistematis untuk melemahkan KPK. Sejalan dengan usaha parlemen yang berusaha membatasi kewenangan KPK saat menyusun UU Tipikor beberapa waktu lalu.

Apa iya ini merupakan usaha pelemahan wewenang KPK ? Bisa jadi. Bisa juga tidak, karena menurut saya sebenarnya wewenang penyadapan KPK pun tidak terlalu kuat. Ada celah bentuk komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari penyadapan cicak. Satu titik di mana UU KPK tidak memberikan wewenang sepenuhnya pada KPK untuk melakukan penyadapan. Celah yang mana yang saya maksud ?

Continue reading “Akal-akalan aturan penyadapan” →

Akal-akalan aturan penyadapan

Iseng, barangkali mau pindah :)

Iseng saja, mungkin saya mau pindah ke Wongiseng.co.cc yang menggunakan hosting gratisan dari 000a.biz. Masih belum yakin sepenuhnya akan pindah ke sana, tapi sekarang sedang mencoba belajar mengurus domain sendiri, install wp sendiri dan memaintain plugin di sana.

Iseng-iseng yang beresiko karena sewaktu-waktu hosting gratisan itu bisa hilang begitu saja di telan bumi 😀 Kalau sampai itu terjadi, kira-kira ya paling saya fall back, kembali ke sini. Di sini lebih terjamin, semua sudah di sediakan dan lebih aman. Di sana bebas mau ngapain aja, termasuk mesti bebas dengan rajin membuat backup sendiri mysql dan files yang sudah di upload di sana, karena tidak ada jaminan hosting itu akan hidup terus. Tapi namanya juga iseng, harap maklum.

Barangkali kalau ada yang mau memberi masukan sebaiknya bagaimana, I am listening. Saya masih mikir antara total gratisan seperti di atas, setengah gratisan di sini (upgrade beli domain tapi hosting tetep gratis di sini jadi seperti Unspun, atau setengah gratisan di sana (hosting tetep gratis, tapi nyari domain sendiri bukan di Co.CC, toh di sana taun depan harus bayar, atau kemungkinan ke empat, hosting dan domain yang beneran bayar sendiri.

Cuman namanya iseng agak mikir dua kali kalau mesti serius. Kalau domain dan hosting saya bayar sendiri, apa ya masih bisa di bilang iseng ? he..he..he.. Saya sudah nggeremeng kepanjangan di sana, jadi sepertinya tidak perlu di tulis lagi di sini :).

Ya wis itu saja, update singkat (seolah-olah blog ini ada yang baca). Sekaligus penjelasan kenapa berapa lama ini males posting, karena waktu luang yang ada jadi kepake untuk mensetup blog gratisan beresiko tapi bebas itu 😛

Iseng, barangkali mau pindah :)

Spooky, Tuhan, Triceratop

Triceratops

Suatu malam, sebelum tidur, setelah menonton film yang kebetulan ada spookynya (hantu-hantuan versi londo yang buat orang Indonesia tidak mengerikan sebenarnya). Ada dialog antara seorang anak kecil berumur 5.5 tahun dengan bapaknya yang masih lugu dalam menghadapi anak, tentang ada atau tidaknya Spooky.

Besok paginya sisa dialog ini sepertinya terlintas di pikiran anak kecil itu waktu bicara tentang Tuhan dengan ibunya.

Continue reading “Spooky, Tuhan, Triceratop” →

Spooky, Tuhan, Triceratop

Balance Bike

Ananta bersepeda di Oosterpark

Tadi pagi saya baca tulisan inspiratif dari mas Dony, tentang belajar sepeda, belajar kehidupan. Tulisan inspiratif yang membuat saya teringat dengan apa yang saya lakukan sekitar 2 taun lalu. Waktu mencoba mengajari anak saya naik roda dua, transisi dari roda empat. Biasanya memang  sebelum naik roda dua, belajar naik roda empat dulu. Sama, saya waktu kecil juga begitu, makanya anak sayapun saya belikan sepeda roda dua.

Waktu anak saya hampir umur 4 taun, saya bertemu seorang teman lama yang tinggal di Jerman. Anaknya seumuran, tapi sudah bisa naik sepeda roda dua. Sementara anak saya masih asik dengan sepeda roda empatnya, dan belum tertarik untuk belajar roda dua.

Saya terkagum-kagum dan nanya, Gimana caranya kok bisa ? Dari umur berapa belajar naik sepeda roda duanya ? Teman saya bilang, belajar roda duanya sebentar kok, yang lama dia pake balance bike, dari umur 2.5 atau 3 taunan. Balance bike ? Opo meneh kuwi ?

Continue reading “Balance Bike” →

Balance Bike

Kehangatan masa kecil, kedinginan masa dewasa

A sunset or a dawn ?

Kemarin ada tulisan dari Lita  yang menceritakan kehangatan masa kecilnya. Saya berkomentar di sana bahwa dia beruntung karena tidak semua orang bisa menikmati itu.

Kehangatan masa kecil

Sebagian dari kita ada yang kehilangan kehangatan karena musibah atau karena orang tuanya berpisah. Bahkan keluarga yang utuhpun belum tentu merasakannya.  Kehangatan itu menciptakan kenyamanan. Membuat anak merasa diterima apa adanya. Meyakinkannya bahwa dia akan tetap dicintai dengan segala kesalahannya. Membangun bayangan diri bahwa si anak kecil adalah seseorang individu yang berharga. Kelak si anak pun akan tumbuh menjadi individu yang merasa layak untuk berbahagia, apapun kata dunia.

Continue reading “Kehangatan masa kecil, kedinginan masa dewasa” →

Kehangatan masa kecil, kedinginan masa dewasa

Suara Hati ?

dark-heart

Jujur saja, kalau keinginan untuk saling menyapa, merusuh dan eyel-eyelan di Ngerumpi ini terus saya ikuti, bakal tidak bisa berhenti. Kenapa ? Di rumah dan di tempat kerja, saya selalu daring. Selalu ada dalam jaringan, jarang-jarang luring atau di luar jaringan, paling lebih sering muring-muring.

‘Ah liat sebentar ada kerusuhan apa’, ‘Sik sebentar ngintip orang-orang sedang curhat’, ‘Lho ini ada bahasan tentang filsafat, tak eyel-eyelan sebentar’ adalah godaan yang bisa diikuti dengan segera. Ndak perlu jalan ke warnet, ndak ada hal yang bisa menunda.

Continue reading “Suara Hati ?” →

Suara Hati ?

Nothingness, beyond all things

Lucu juga melihat sisa-sisa jejak masa lalu yang tersimpan tanpa sengaja di web archive. Sekitar tahun 2005-an rupanya saya lumayan sering menyampah di dunia maya. Sampai tidak inget lagi setelah Modblog down, ternyata masih ada tebaran katarsis yang terekam di sana.

Bahwa di situ dulu saya pernah punya beberapa teman yang sering mampir dan saling menyapa. Membaca sampahan tanpa pretensi. Curhatan tanpa perduli siapa yang akan baca. Toh yang datang ya mereka yang sudah saya kenal.
Continue reading “Nothingness, beyond all things” →

Nothingness, beyond all things

Charter for Compassion Launched

Hari ini 12 November 2009 Charter for Compassion di launch. Apa yang dinyatakan bersama dalam bentuk Piagam Kasih ini bukan hal baru. Ajaran emas, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan ada di setiap ajaran agama dan tradisi spiritualitas. Memperlakukan setiap umat manusia dengan adil, secara setara dan saling menghormati tanpa pengecualian.

Piagam ini mengajak kita untuk retrospeksi. Bahwa tindakan kekerasan, chauvinisme, mengutamakan kepentingan pribadi, eksploitasi, penyebaran kebencian dengan merendahkan orang lain – bahkan terhadap seorang musuh- adalah bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kita mengakui bahwa selama ini kehidupan umat manusia di dunia masih belum dilandasi oleh kasih, bahkan masih banyak penderitaan umat manusia yang terjadi akibat tindakan atas nama agama.

Oleh sebab itu penting untuk mengembalikan nilai-nilai kasih sebagai bagian utama dari ajaran moralitas dan agama. Segala interpretasi kitab suci yang menyebarkan kekerasan, kebencian atau kesombongan dapat dianggap tidak lagi sesuai.

Eh lhadalah saya kok bingung sendiri mau membuat terjemahan bebas charter for compassion ini. Karena walaupun judulnya Charter for Compassion, menurut saya kata-katanya agak keras, dan tidak terlalu compassionate.

Saya senang semangatnya, tapi terus terang redaksi piagam ini agak kurang menyentuh. Ah, sudahlah, lebih baik lihat video dan teks asli dalam bahasa inggrisnya di bawah ini (atau langsung ke situs Charter for Compassion) 🙂

Ternyata ada yang Bahasa Melayu yang bahasa Indonesia barangkali ada yang berminat membuat ?
Continue reading “Charter for Compassion Launched” →

Charter for Compassion Launched

The Danger of a Single Story

Lagi-lagi video dari TED, yang panjangnya kurang dari duapuluh menit. Kalau anda sempat, luangkan waktu sejenak melihatnya. Bagus untuk retreat dari hiruk pikuk masalah KPK, dan masalah-masalah lain yang anda hadapi saat ini.

Pembicaranya adalah Chimamanda Ngozi Adichie seorang novelis dari Nigeria. Tulisannya kritis membahas kolonialisme di benua Afrika, dan perjuangan rakyat Nigeria dalam menghadapi kondisi negaranya yang korup.

Beliau juga menulis tentang pengalaman imigran Nigeria di negara lain. Apa yang ditulis oleh seorang warga Nigeria sendiri, tentu dengan sudut pandang stereotip literatur barat tentang Afrika.


Continue reading “The Danger of a Single Story” →

The Danger of a Single Story